Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP digadang-gadang sebagai tonggak dekolonisasi hukum pidana nasional. Setelah lebih dari satu abad menggunakan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial, negara akhirnya memiliki KUHP yang diklaim lebih berkeadilan, berakar pada nilai Pancasila, dan mencerminkan kepribadian bangsa. Namun, pertanyaan yang

Melalui kacamata yuridis, kedudukan buruh/pekerja dalam a quo adalah bebas. Pasal 5 dan 6 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bagaimana sejatinya tiap masyarakat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagai seorang pekerja/buruh. Namun kenyataannya, secara sosial ekonomis justru berbanding terbalik, pekerja/buruh tidaklah bebas. Didorong dengan fakta eksistensi lingkungan